Kalteng Bakal Pisahkan Lagi Lembaga Pendapatan Daerah dari Badan Keuangan

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Baru berjalan lebih dari satu tahun, penggabungan fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) ke bawah Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalteng, sudah mulai dipersoalkan.

Bahkan belakangan, wacana pemisahan dua organisasi ini telah bergulir dengan masuknya rancangan peraturan daerah (Raperda) ke DPRD Kalteng.

"Melihat kondisinya, Badan Keuangan Daerah terlalu banyak yang diurusi. Akibatnya, pendapatan daerah justru melorot," ujar Plt Sekda Kalteng Fahrizal Fitri.

Saat itu, Fahrizal sedang berada di DPRD Kalteng. Ini terkait dengan usulan pembahasan raperda melalui Badan Musyawarah (Bamus).

Baca: Apakah Sah Salat Gerhana Tanpa Kutbah? Ini Jawabannya

Badan Keuangan Daerah sendiri, sebelumnya merupakan pengembangan dari Biro Keuangan di Setda Kalteng. Namun dengan adanya peraturan baru, fungsi biro ini kemudian dikembangkan menjadi badan dengan memasukkan fungsi pendapatan daerah ke dalamnya.

Menurut Fahrizal, Bakeuda nantinya tetap akan bertanggung jawab terhadap fungsi administrasi keuangan atau bendaraha daerah dan pengelolaan aset daerah.

Sedangkan Dispenda yang namanya diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah, lebih fokus pada upaya penerimaan dan penggalian potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan.

"Jadi pada dasarnya ya bagi tugas aja, karena terlalu banyak tugas Bakeuda," kata dia. (TRIBUNKALTENG.COM/mustain khaitami)