Menteri Tenaga Kerja Kaji Aturan Baru PHK Tenaga Kerja Kontrak

Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), tenaga kerja dan keluarganya yang paling merasakan dampak yang ditimbulkan.

Menteri Tenaga Kerja Kaji Aturan Baru PHK Tenaga Kerja Kontrak
TRIBUNNEWS/APFIA
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemberlakukan sistem tenaga kerja kontrak (outsourching), selama ini masih menimbulkan persoalan.

Apalagi jika menyangkut kelangsungan hidup dan nasib tenaga kerja yang dipastikan tidak memiliki hak penuh sebagaimana karyawan tetap.

Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), tenaga kerja dan keluarganya yang paling merasakan dampak yang ditimbulkan.

Baca: Dikenal Bisa Obati Berbagai Penyakit, Tabib dari Desa Kampung Melayu Diciduk Polisi karena Ini

"Proses bisnis di seluruh dunia sudah menerapkan sistem kontrak ini. Tentu kita memerlukan kajian lebih mendalam, karena pada prinsipnya tetap memberikan kemudahan berusaha namun memastikan adanya perlindunan bagi tenaga kerja," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, Sabtu (27/1/2018).

Hanif berada di Palangkaraya dalam rangkaian kegiatan pelantikan pengurus PKB Kalteng yang dilakukan Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, sejauh ini pihaknya telah melakukan beberapa kajian dalam upaya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja kontrak.

"Ada dua isu yang dikaji, yakni skema pendanaan pelatihan serta cadangan bagi korban PHK. Dengan begitu, persoalan terkait PHK maupun outsourching bisa lebih di-manage," timpal Hanif. (TRIBUNKALTENG.COM)

Penulis: Mustain Khaitami
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help