Pilkada Serentak

Heboh Pengakuan Mahar Politik di Pilwako Palangkaraya, Ini Langkah PPP Kalteng

Atas masalah itu, mereka juga mendesak pasangan Jo-Yo mencabut pernyataan yang trlah disampaikan.

Heboh Pengakuan Mahar Politik di Pilwako Palangkaraya, Ini Langkah PPP Kalteng
Istimewa
Ketua DPW PPP Kalteng Awaludin Noor 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Ribut-ribut soal mahar politik yang diungkap pasangan John Krisli dan Maryono (Jo-Yo) di pemilihan wali kota Palangkaraya, memantik respon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalteng.

Kepada media, Kamis (18/1/2018), sejumlah pengurus PPP Kalteng memberikan pernyataan atas tuduhan tersebut.

Dikatakan, hal itu hanya sebagai kekecewaan pasangan calon atas ketidakpuasan karena tidak direkomendasi oleh partai.

"Proses penjaringan telah melalui mekanisme di internal. Tidak satu pun yang menimbulkan gejolak di tubuh PPP, termasuk adanya pengambilalihan kewenangan oleh DPP," kata Ketua PPP Kalteng Awaludin Noor.

Selain di Palangkaraya, kata dia, PPP juga telah memberikan rekomendasi kepada sejumlah pasangan calon untuk sejumlah daerah lain di Kalteng yang menggelar pilkada.

Namun tidak ada persoalan yang muncul atas rekomendasi yang telah diberikan di daerah-daerah tersebut.

Soal pasangan calon yang kecewa pada penjaringan di PPP, termasuk pengakuan soal mahar politik yang disebut sangat fantastis, Awaludin menyatakan telah mengambil sikap.

"Komunikasi tentang sejumlah uang tidak pernah ada, tidak pernah diterima pengurus di semua tingkatan partai. Kami punya bukti sebaliknya yang siap disampaikan ke hadapan hukum," kata Agus Setiawan, kuasa hukum PPP Kalteng.

Atas masalah itu, mereka juga mendesak pasangan Jo-Yo mencabut pernyataan yang telah disampaikan.

"Bila hal tersebut dipaksakan, seakan-akan sebagai fakta padahal bukan dan dikonsumsi oleh publik lebih lanjut. Maka dengan sangat menyesal kami dapat menggunakan hak untuk melakukan tuntutan hukum," tegas Agus Setiawan.

Sebelumnya, John Krisli yang disebut-sebut bakal maju pada Pilkada Kota Palangkaraya membeber adanya mahar politik di Pratai Gerindra dan PPP.

Dalam pernyataannya kepada kalangan media di Sampit, Kotawaringin Timur, patokan satu kursi nilainya mencapai Rp500-Rp750 juta dinilainya terlalu fantastis. 

Penulis: Mustain Khaitami
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help