MK Tolak Uji Materi ''Presidential Threshold'', Gerindra: Sudah Kehilangan Kewarasan

MK kata Muzani seperti terburu-buru mengejar setoran untuk segera menyampaikan ke publik.

MK Tolak Uji Materi ''Presidential Threshold'', Gerindra: Sudah Kehilangan Kewarasan
Kompas.com
Gedung Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai MK sudah kehilangan kewarasan usai memutus menolak uji materi uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau terkait ambang batas calon presiden (Presidential Threshold) 20 persen.

"Dalam hal tentang presiden pasal 222 MK seperti kehilangan keseimbangan, kehilangan kewarasan. Bagaimana mungkin pemilu yang kita laksanakan pada tahun 2014 untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden digunakan di pemilu 2019 sekarang.

Hal itu akan digunakan kembali untuk hal yang sama menurut saya MK Kehilangan rasionalitas, kehilangan kesetaraan, kehilangan kewarasan,"ujar Ahmad Muzani dalam pernyataannya kepada wartawan, Kamis(11/1/2018).

Baca: Mbah Mijan Ungkap Vicky Prasetyo Laris Manis Digandrungi Wanita, Doi Punya Ajian Pemikat Sukma

Muzani mengatakan putusan terkait verifikasi dan putusan terkait threshold presiden, dalam hal pengambilan keputusan tentang verifikasi, mahkamah mengambil keputusan tentang kesetaraan persamaan dimata hukum sehingga tidak ada keistimewaan antar partai politik satu dengan yang lain sehingga dua-duanya mengharuskan verifikasi

Kata Muzani dalam kasus tersebut MK bertindak fair  dan mengambil akal yang sehat.

Tetapi kemudian lanjut Muzani, MK mengatakan pasal tersebut tidak kehilangan relevansi karena undang-undang baru yang dihasilkan DPR periode 2014 disahkan 2017.

"Kalau itu tidak ada debat sama sekali tapi tugas MK adalah menyelaraskan cara berpikir cara pandang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 termasuk bertentangan dengan kewarasan dan rasionalitas MK pernah membatalkan seluruh undang-undang sebagian undang-undang beberapa pasal undang-undang.Kenapa dalam pasal ini MK seperti gontai dan loyo. Seharusnya jadwal hari ini adalah keterangan ahli tapi diubah menjadi putusan tanggapannya seperti apa? Itu lebih aneh lagi. Bagaimana mungkin belum sampai pada keterangan ahli tapi sudah ambil putusan," ujar Muzani.

Baca: VIDEO: Penaklukan Buaya Putih Seberat 1 Ton Penunggu Muara Sampit, Ini Wujudnya

Halaman
123
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help