Menteri Susi: Yang Keberatan Penenggelaman Kapal, Silakan Usul ke Presiden

Dia juga menguraikan, kapal-kapal ikan yang terbukti mencuri ikan di Indonesia dianggap sebagai pelaku kejahatan karena kapal tersebut

Menteri Susi: Yang Keberatan Penenggelaman Kapal, Silakan Usul ke Presiden
Kompas.com/Markus Yuwono
Menteri KKP Susi Pudjiastuti saat menghadiri puncak HUT HSNI di Pantai Depok Bantul. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan makin terdesak menerapkan kebijakan menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.

Setelah Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, giliran Wakil Presiden Jusuf Kalla juga meminta kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia dihentikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyarankan pihak-pihak yang keberatan dengan tindakannya memberi sanksi penenggelaman kapal kepada kapal pencuri ikan asing, bisa menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu dilakukan karena sanksi penenggelaman kapal bukan kebijakan Susi, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Baca: Rumah Rawan Abrasi, Warga Ujung Pandaran Tuntut Uang Ganti Rugi Jika Direlokasi

"Jadi, kalau ada yang berkeberatan atau merasa itu tidak pantas, tentunya harus membuat satu usulan kepada Presiden untuk memerintahkan Menterinya mengubah Undang-Undang Perikanan tadi, di mana ada pasal penenggelaman, menjadi tidak ada," kata Susi melalui video yang diunggah akun KKP News ke YouTube pada Selasa (9/1/2018).

Susi menjelaskan, sanksi penenggelaman kapal bagi pelaku pencuri ikan yang merupakan nelayan asing di wilayah perairan Indonesia, bukanlah ide dia pribadi.

Sanksi itu telah diatur dalam UU 45/2009 tentang Perikanan, sehingga sebagai Menteri, dia wajib untuk melaksanakan amanat UU tersebut.

Baca: VIDEO: Wow, Emak-emak yang Nge-Trail Itu Ternyata Menteri Susi!

Dari total penenggelaman kapal selama ini, ucap Susi, hampir 90 persennya merupakan hasil keputusan pengadilan.

Halaman
12
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved