Bisnis dan Ekonomi

Karpet Merah Bagi Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Asing, APJII Terusik

Namun dengan adanya RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ini keleluasaan anggota APJII semakin dibatasi.

Karpet Merah Bagi Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Asing, APJII Terusik
henry lopulalan/stf
Ilustrasi 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Kominfo tengah memiliki hajat besar yaitu membuat Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Nantinya dengan adanya RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ini, akan diikuti dengan pencabutan 16 Peraturan Menteri eksisting. 

Meski uji publik RPM ini terkesan disembunyikan dan waktu uji publiknya terbilang sangat singkat (8 hingga 12 Desember 2017), bukan berarti draft embrio regulasi yang mengatur penyelenggaraan jasa telekomunikasi sepi dari protes.

Salah satu lembaga yang menentang keras lahirnya rancangan permen tersebut adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Jamalul Izza, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengatakan, organisasi yang dipimpinnya merasa keberatan dengan adanya RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Dalam Pasal 31 ayat 3 disebutkan, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) dilarang menyelenggarakan Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) diluar cakupan wilayah layanannya.

Baca: Viral! Warga Usir 2 Polisi yang Gelar Razia di Jalan Kampung, Lihat Video Lengkapnya

Selain itu keberatan APJII terdapat pada diwajibkannya perusahaan ISP ini memiliki ketersambungan dengan dengan NAP terdekat di wilayahnya.

Menurut Jamal keberatan atas aturan itu disebabkan anggota APJII rata-rata memiliki lisensi dengan cakupan nasional.

Dengan memiliki cakupan nasional, para anggota APJII memiliki minimum komitment pembangunan di 5 kota dalam 5 tahun.

Halaman
123
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help