Bisnis dan Ekonomi

Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan, Dunia Usaha Resah

dalam dua bulan terakhir Ditjen Pajak kerap menerapkan menjatuhkan bukti permulaan, termasuk kepada wajib pajak yang meminta restitusi.

Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan, Dunia Usaha Resah
Tribun Medan/DANIL SIREGAR
Wajib pajak memadati Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Utara I, Medan, Sumatera Utara, Jumat (31/3/2017). Hari terakhir program Tax Amnesty, penghitungan hasil sementara jumlah penerimaan untuk Sumut melampui target berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp4,933 triliun. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mengejar penerimaan pajak dengan menggencarkan law enforcement atau penegakan hukum. Namun demikian, dunia usaha mengeluh lantaran penegakan hukum yang dilakukan hanya di situ-situ saja.

Sebuah sumber seperti dikutip KONTAN menyebutkan, dalam dua bulan terakhir Ditjen Pajak kerap menerapkan menjatuhkan bukti permulaan, termasuk kepada wajib pajak yang meminta restitusi.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Industri Non Bank Siddhi Widyaprathama bilang, saat ini banyak perusahaan yang diperiksa dan sebagian setatusnya naik ke bukti pemeriksaan atau bukper. Hal ini dinilai meresahkan karena tidak semua yang diperiksa dengan sengaja tidak patuh.

Baca: Alami Turbulensi, Pesawat Batik Air Mendarat Darurat, Satu Awak Kabin dan Penumpang Jadi Korban

"Ya, saat ini memang banyak yang diperiksa dan sebagian ke bukper. Padahal yang belum punya NPWP masih banyak," kata Siddhi kepada KONTAN, Rabu (25/10/2017).

Dia mengatakan, yang mesti dikejar oleh Ditjen Pajak seharusnya bukan kalangan ini melainkan para wajib pajak yang belum punya NPWP. Dengan apa yang terlihat saat ini, menurut Siddhi, pemerintah seperti berburu di kebun binatang dan itu membuat suasana tidak kondusif.

"Penduduk indonesia 250 juta orang, yang sampaikan SPT 20 juta. Masa pendapatan pajak indonesia hanya dari 20 juta? Ekstensifikasi tidak jalan. Jangan intensifikasi," jelasnya.

Siddhi pun mengatakan, dengan tidak semuanya yang dibukper tersebut sengaja tidak patuh, fungsi otoritas untuk melakukan salah satu tugasnya, yakni melakukan penyuluhan dan pembinaan tidak berjalan. "Di mana fungsi pembinaan otoritas? Kalau langsung pidana," katanya.

Bukper sendiri berarti pidana dan pidananya hilang jika bayar denda 150%. Menurut Siddhi, hukuman ini sangat memberatkan. "Tidak usah ditanya (betapa beratnya). Ini pasti membuat resah," ujarnya. (Reporter: Ghina Ghaliya Quddus)

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved