TribunKalteng/

Kalteng Kita

Ketua PBNU Kritisi Ketimpangan Ekonomi, Ini Fakta dan Datanya

Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj menggarisbawahi sejumlah ketimpangan ekonomi dan ancamannya terhadap persatuan

Ketua PBNU Kritisi Ketimpangan Ekonomi, Ini Fakta dan Datanya
Istimewa
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj dan Rais Am KH Maruf Amin di acara Pra Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Palangkaraya, Minggu (8/10/2017). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Penguatan ekonomi warga menjadi isu sentral Pra Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdaltul Ulama di Palangkaraya, Minggu (8/10/2017).

Bahkan secara khusus, Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj menggarisbawahi sejumlah ketimpangan ekonomi dan ancamannya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

"NU melihat persoalan ketimpangan telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan nasional," tegas Said Aqil kepada pers usah pembukaan kegiatan di Hotel Luwansa Palangkaraya.

Disebutkan, kekayaan dimonopoli oleh segelintir orang yang menguasai lahan, jumlah simpanan di bank, saham perusahaan, dan obligasi pemerintah.

Mengutip data dari World Bank 2015, sebut Said Aqil, Indonesia menempati ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand dengan rasio mencapai 0,39 dan indeks penguasaan tanah mencapai 0,46.

"Satu persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, 0,1 persen pemilik rekening menguasai 55,7 persen simpanan uang di bank. Luar Biasa ini," timpal dia.

Selain itu, sekitar 16 juta tanah dikuasai 2.000-an perusahaan perkebunan, 5,1 juta hektare dikuasai 25 perusahaan sawit.

"Di sisi lain, 15,57 juta petani tidak punya lahan. Jumlah petani susut dari 31 juta keluarga tani menjadi 26 juta, 2/3 adalah petani gurem yang terpuruk karena penyusutan lahan dan hancurnya infrastruktur pertanian," kata Said Aqil.

Untuk mengurangi ketimpangan itu, NU mendorong pemerintah aktif merealisasikan inisiatif Presiden Jokowi melalui program reformasi agraria. Intinya, program ini melakukan redistribusi tanah untuk rakyat dan petani.

Reforma agraria dikatakan juga tidak boleh terhenti pada redistribusi tanah tapi juga redistribusi akses permodalan dan fasilitas usaha bagi rakyat kelas bawah.

"Perbankan perlu lebih agresif mengucurkan kredit ke petani dan pelaku usaha kecil dan menengah. Dibanding negara jiran, rasio jumlah pengusaha terhadap penduduk terbilang rendah, yakni sekitar 1,6 persen. Ini jauh tertinggal dari Singapura (11 persen) dan Malaysia (4 persen)," timpal Said Aqil.

Pra Munas dan Konbes ini sendiri merupakan rangkaian kegiatan menjelang Munas dan Konbes di Mataram, NTB, pada 23-25 November 2017.

Selain di Palangkaraya, pra Munas juga dilaksanakan di Manado (27 Oktober 2017) dan Lampung (4 November 2017). (TRIBUNKALTENG.COM/mustain khaitami)

Penulis: Mustain Khaitami
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help