TribunKalteng/

Kabar Dunia

Soal Petisi Referendum Papua Barat, PBB: Belum Pernah Terima Tuh

Menurut Ramirez, Papua Barat tidak menjadi agenda komite dan pihaknya memiliki hubungan yang sangat baik dan kuat dengan Indonesia.

Soal Petisi Referendum Papua Barat, PBB: Belum Pernah Terima Tuh
TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menyiapkan Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-C/Minusca (Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic) yang akan bertugas sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) selama satu tahun di wilayah Central Afrika Republik (CAR). Upacara pembukaan Latihan Pratugas Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-C/Minusca digelar dalam suatu upacara militer beberapa waktu lalu, dengan Inspektur Upacara Komandan PMPP TNI, Brigjen TNI A.M. Putranto, S.Sos, bertempat di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul Bogor Jawa Barat. TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI 

 
TRIBUNKALTENG.COM, NEW YORK - Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak laporan petisi rahasia yang menuntut referendum bebas untuk kemerdekaan di Papua Barat.

Ketua Komite, Rafael Ramirez mengatakan, tidak ada petisi yang diterima, dan laporan yang pertama kali dimuat di surat kabar The Guardian, itu adalah sebuah manipulasi.

"Beberapa orang mencoba menggunakan saya dan mencoba memanipulasi atau apapun," kata Ramirez seperti dilansir AustraliaPlus.com, Jumat (29/9/2017).

Menurut Ramirez, Papua Barat tidak menjadi agenda komite dan pihaknya memiliki hubungan yang sangat baik dan kuat dengan Indonesia.

"Indonesia adalah sahabat kami yang sangat baik," sebutnya.

Sebelumnya, Koordinator Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda mengatakan kepada pers bahwa 1,8 juta orang Papua Barat telah menandatangani petisi rahasia, yang ditandatangani dari rumah ke rumah dan dari desa ke desa di seluruh provinsi itu.

Dalam laporan tersebut, Benny Wenda menyatakan ia mengajukan petisi itu kepada Komite Khusus untuk Dekolonisasi PBB.

Pemerintah Indonesia mengecam laporan petisi tersebut dan mengatakan bahwa petisi itu adalah aksi politik tanpa kredibilitas. (Reporter Dupla Kartini)
 

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help