TribunKalteng/

Bicara di IDF, Gubernur Kalteng: Pemerintah Pusat Tidak Adil

kesenjangan pembangunan saat ini yang terjadi antara Pulau Jawa dan Kalimantan yang ada saat ini karena ketidakadilan pemerintah pusat.

Bicara di IDF, Gubernur Kalteng: Pemerintah Pusat Tidak Adil
Istimewa
Pembicara pada sesi terakhir acara IDF 2017, Dari kanan, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, dan Menteri Bappenas. Bambang P.S Brodjonegoro. 

TRIBUNKALTENG.COM - Selain Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, hadir juga Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, sebagai pembicara dalam sesi terakhir yang membicarakan kesenjangan di Indonesia pada acara Indonesia Development Forum (IDF) 2017.

Bahkan Gubernur Kalteng ini dengan tegas mengatakan kalau kesenjangan pembangunan saat ini yang terjadi antara Pulau Jawa dan Kalimantan yang ada saat ini karena ketidakadilan pemerintah pusat.

"Ketimpangan yang terjadi karena ada ketidakadilan dari pemerintah pusat. Sehingga kami di Kalimantan sangat sulit berkembang, kekayaan alam kami dikuras dan dibawa ke Pulau Jawa khususnya di Jakarta" ucapnya, Kamis (10/8/2017).

Baca: Wah, Gubernur Kalteng Jadi Pembicara di Konferensi Internasional

Ia memberikan contoh saat ini Kalteng dan Kalimantan lainnya sangat banyak perusahaan sawit tapi daerah tidak bisa merasakan manfaatnya dengan maksimal malah Ibu Kota yang merasakan manfaatnya.

Untuk itulah ia selaku gubernur membuat kebijakan kalau seluruh perusahaan yang ada di Kalteng wajib memilili NPWP Kalteng, bukan hanya NPWP tapi plat kendaraan perusahaan semuanya wajib menggunakan Kalteng. Itu dilakukan untuk meningkatkan PAD Kalteng sehingga bisa melakukan pembangunan.

Dalam pemaparannya Sugianto mengatakan kalau pemerintah mau memeratakan pembangunan sudah saat ibu kota dipindah dari Jakarta dan bisa di Kalteng.

"Saat ini sudah saatnya Ibu kota pindah ke Kalimantan, kalau ibu kota pindah maka pembangunan akan merata. Kalteng sangat siap menjadi ibu kota, kita sudah siapkan 3000-3500 hektare lahan," ucapnya.

Kalteng juga dikatakannya sangat kaya akan sumber daya alam tapi dimiliki oleh kelompok usaha, sehingga manfaatnya tidak dirasakan masyarakat Kalteng. Dengan adanya pemindahan ibu kota ia harapkan ada pemindahan ekonomi baru.

Dalam kesempatan itu juga ia katakan kalau kepala daerah di Kalimantan berpikir keras untuk meningkatkan PAD, beda halnya dengan ibu kota.

"Kerja gubernur DKI dan gubernur di Kalimantan itu beda jauh. Kalau di DKI tidur saja uang datang, siapapun gubernurnya tetap seperti itu, kalau kami di Kalimantan berfikir keras untuk meningkatkan PAD ini," kata dia. (Tribun Pontianak/Syahroni)

Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help