TribunKalteng/

Soal Dualisme di PPP, Menkumham Bisa Dianggap Melawan Hukum

Bila Kemenkumham tidak melaksanakan perintah negara, menurut Arsyad sama saja berbuat ingkar atau melawan negara.

Soal Dualisme di PPP, Menkumham Bisa Dianggap Melawan Hukum
dok tribunkalteng
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Alasannya, lembaga yang dipimpin Menteri Yasonna Laoly tersebut tidak melaksanakan putusan MA Nomor 504K/TUN/2015 dalam sengketa dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Menkumham telah lalai tidak melaksanakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 504 K/TUN/2015. Yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Menkumham telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP dan Kejahatan Terhadap Penguasa Umum sebagaimana tertera dalam pasal 216 ayat 1 dan ayat 2 KUHP,"kata Pengamat Hukum, Arsyad dalam pernyataannya, Senin(7/8/2017).

Bila Kemenkumham tidak melaksanakan perintah negara, menurut Arsyad sama saja berbuat ingkar atau melawan negara.

"Agar putusan pengadilan memiliki wibawa semua pihak yang mentaatinya agar memasukkan unsur pidana bagi para pihak yang ingkar," ujarnya.

Arsyad menilai Kemenkumham telah melakukan pelanggaran pidana karena tidak melaksanakan putusan MA No 504K/TUN/2015 tentang perintah MA mencabut SK Kemenkumham No M.HH-07.AH.11.01Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan PPP(Pengesahan DPP PPP Muktamar Surabaya).

"Setiap perintah pengadilan dalam suatu putusan adalah perintah negara. Pada dasarnya semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 UU Nomor 48 Tahun 2009," kata Arsyad.

Sementara itu Pakar Hukum Iluni UI 72, Tisnaya menjelaskan dalam kasus sengketa kepemimpinan di partai berlambang kabah ini sarat dengan kepentingan politik kekuasaan.

"Bagaimana mungkin kalah di dua pengadilan (PTUN dan MA), kemudian meminta PK. Berarti ini kan jelas penguluran waktu," ujarnya.

Sebagaimana klaim PPP kubu Romy, pihaknya telah menang di putusan PK hingga hari ini belum terbukti dan harus dipertanyakan kebenarannya.

"Tidak ada lagi putusan di atas Putusan MA, selain kiamat. Di atas putusan MA ya putusan Tuhan. Bila mensahkan kepengurusan PPP Romy, Sama saja Kemenkumham menantang Tuhan," tegasnya.

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help