TribunKalteng/

Kabar Kalimantan

Astaga! Mengajar di Pedalaman, Tapi Honornya Rp 100 Ribu per Bulan

Pemerintah juga harus memberi kesempatan kepada putra-putri daerah untuk berkarya dan mengabdi sebagai tenaga guru di daerah sendiri.

Astaga! Mengajar di Pedalaman, Tapi Honornya Rp 100 Ribu per Bulan
tempo
Ilustrasi

TRIBUNKALTENG.COM, SINTANG – Masih banyaknya para guru honorer menerima upah tidak layak pantik keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Terry Ibrahim tidak menampik hingga kini masih ada guru-guru honorer yang mengabdi di wilayah pedalaman terima gaji kisaran Rp 300 ribu per bulan.

“Gaji honornya tidak normal hanya dikasih Rp 300 ribu per bulan. Bahkan ada yang hanya Rp 100 ribu per bulan. Mau makan apa coba. Bagaimana membuat anak-anak didik menjadi pintar. Mikirkan perut sendiri juga masih kesusahan,” ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Minggu (6/8/2017).

Baca: Pimpin Upacara, Bupati Sintang Tegaskan Atensi Serius Pemerintah Terhadap Karhutla

Terry meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan para guru honorer. Dirinya tidak menutup mata, keberadaan guru-guru honorer sangat membantu tutup defisit guru, terutama di daerah pedalaman dan pelosok.

“Di Kabupaten Sintang ini dari total jumlah guru yang ada, 30 persen itu diisi oleh tenaga honor. Sebenarnya membantu sekali, bayangkan kalau tidak ada guru honor,” timpalnya.

Kesejahteraan guru honorer patut diperhatikan, pasalnya mereka rela dan ikhlas mengabdi di daerah pedalaman. Tidak jarang juga guru honorer mengampu lebih dari satu mata pelajaran. Jika tidak ada kepedulian pemerintah terhadap hal ini, ditakutkan kualitas pendidikan yang dihasilkan sangat rendah.

“Kita sekarang zaman maju. Kalau mengharapkan guru honor tanpa kesejahteraan kasihan. Ngajar iya ngajar, tapi kualitas pendidikannya ? Apa beda dengan zaman aku sekolah tahun 1960-an dulu. Memang satu diantara cara meningkatkan kualitas pendidikan itu harus merekrut guru berstatus PNS,” katanya.

Pemerintah harus memberi kepercayaan kepada daerah terkait perekrutan guru. Pemerintah juga harus memberi kesempatan kepada putra-putri daerah untuk berkarya dan mengabdi sebagai tenaga guru di daerah sendiri.

Terlebih, antara jumlah penerimaan guru dan jumlah guru pensiun sangat timpang setiap tahunnya. Setiap tahun, ratusan guru pensiun normal di Kabupaten Sintang. Hal ini belum ditambah jumlah guru yang meninggal dunia atau mutasi. Sedangkan, jumlah penerimaan guru sangat sedikit.  

“Contohnya program Guru Garis Depan (GGD) itu, Pemerintah Pusat harus percayakan juga kepada putra-putri daerah. Ini agar tidak ada lagi kasus GGD yang mengundurkan diri karena alasan lokasi penempatan yang jauh. Karena mayoritas tenaga GGD berasal dari luar Sintang,” jelasnya.

Jika kesempatan diberikan kepada putra-putri daerah tentu berbeda. Namun dengan catatan, tidak mewajibkan persyaratan-persyaratan yang membuat putra-putri daerah kesulitan.

“Putra-putri daerah kita yang ingin mengabdi banyak. Lulusan guru putra dan putri daerah juga banyak. Di GGD kemarin hanya terkendala syarat wajib sertifikat pendidik. Ini yang menjadi kalah bersaing dengan guru-guru lulusan Pulau Jawa dan lainnya. Semangat mengabdi sebenarnya besar,” tukasnya.
(Tribun Pontianak/Rizky Prabowo Rahino)

Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help