TribunKalteng/

Kabar Kalimantan

10 Sekolah di Kota Ini Diindikasi Ajarkan Faham HTI

Bila anggota HTI yang masih aktif tersebut adalah non PNS maka bila ada tindakan yang mengarah pada anti Pancasila bisa berimplikasi terhadap tindakan

10 Sekolah di Kota Ini Diindikasi Ajarkan Faham HTI
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD AFRIDHO SEPTIAN
Walikota Balikpapan Rizal Effendi 

TRIBUNKALTENG.COM, BALIKPAPAN - Pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beberapa waktu lalu, Pemerintah kota Balikpapan kini giat menyoroti pengikut HTI yang dinilai masih menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan HTI.

Bahkan berdasarkan laporan dari pihak kepolisian, terdapat 10 sekolah yang teridikasi mengajarkan paham-paham yang dianut oleh HTI.

Oleh karenanya, Walikota Balikpapan, Rizal Effendi bersama aparat kepolisian kini tengah menyelidiki lebih lanjut sekolah -sekolah yang terindikasi HTI tersebut.

"Kalau dari laporan dari kepolisian sekitar ada 10 sekolah yang terindikasi, mungkin sekolah negeri mungkin sekolah swasta, tapi apakah guru, guru agama ataukah kepala sekolahnya nanti itu yang lagi kita teliti," kata Rizal. .
Dikonfirmasi terkait berapa jumlah Aparatur Si[i; Negara (ASN) atau non ASN yang terindikasi mengajarkan paham -paham HTI, pihaknya mengaku belum mengetahui secara rinci jumlahnya.

"Yang kita coba telaah adalah dari sekolah yang terindikasi gurunya, ASN nanti kita lihat dulu ada beberapa, ASN mungkin juga ada, yang tidak ASN mungkin juga ada, ada dari sekolah negeri dan swasta, saya belum merinci sekolahnya apa saja," katanya.

Rizal berharap HTI tidak lagi aktif karena organisasi tersebut sudah terlarang. Bila anggota HTI yang masih aktif tersebut adalah non PNS maka bila ada tindakan yang mengarah pada anti Pancasila bisa berimplikasi terhadap tindakan hukum. Karena siapa pun anggota aktif HTI pasti ada konsekwensi yang harus diterima.

Sementara itu, Wakil Walikota Balikpapan, Rahmad Masud mengungkapkan sebagai warga Negara Indonesia maka harus taat terhadap aturan di Negara Republik Indonesia dan harus mengacu kepada aturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

"Artinya kita ikutinlah karena kita tinggal di negara Republik Indonesia, kita imbau supaya bisa menerima dengan apa adanya tanpa membuat gerakan yang membuat tidak kondusifnya kota Balikpapan dan secara umum Indonesia," katanya.

Dikonfirmasi terkait adanya indikasi pemangku RT atau tokoh yang mengajarkan paham HTI, Rahmad mengaku hingga sekarang belum ada. Namun demikian pihaknya menegaskan aparat kepolisian maupun TNI lebih mengetahui. "Sampai sekarang belum ada, tapi tentunya itu yang lebih tahu adalah dari aparat kepolisian maupun TNI, dan kita tetap berkoordinasi," katanya. (ald)

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help