TribunKalteng/

Kabar Kalimantan

Guru Se-Kaltim Demo di Hardiknas, Tuntut Pencairan Bosda

Fadliansyah mengatakan, pemprov sudah menyerahkan draf anggaran untuk pencairan dana Bosda, TPP, serta insentif kepada DPRD Kaltim.

Guru Se-Kaltim Demo di Hardiknas, Tuntut Pencairan Bosda
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kaltim diperingati ratusan guru dengan cara berdemo di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (2/5/2017). Mereka mempertanyakan kejelasan dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda), tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), dan dana insentif untuk guru SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta. 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMARINDA - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kaltim diperingati ratusan guru dengan cara berdemo di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (2/5/2017).

Ratusan guru dari berbagai daerah di Kaltim berunjuk rasa damai.

Layaknya demo mahasiswa, para guru ini juga menggelar orasi. Mereka mempertanyakan kejelasan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), dan dana insentif untuk guru SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta.

Hingga bulan kelima 2017, dana Bosda belum juga cair.

Asisten I Pemprov Kaltim, Meiliana, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Fadliansyah, dan Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Dayang Budiati, menerima perwakilan para pahlawan tanpa tanda jasa ini.

Pertemuan ini akhirnya menyepakati bahwa Pemprov Kaltim akan mencairkan dana pada 19 Mei mendatang.

"Jadi, sepakat di 19 Mei. Mudah-mudahan selesai. Kita berdoa saja. Ibu dan bapak ini kan guru. Kalau semuanya berdoa, bisa terkabul. Kita doakan, mudah-mudahan Ketua DPRD bisa langsung setuju. Ayo kita doakan sama-sama," ucap Meiliana.

Di ruang rapat lantai 5 Pemprov Kaltim, perwakilan guru mempertanyakan proses anggaran dana bosda yang belum cair.

"Ini harus dijelaskan. Jika memang sudah diajukan ke DPRD untuk angkanya, kami ingin tahu sampai di mana prosesnya. Jadi, kami bisa menilai, di mana yang belum siap, apakah kalangan eksekutif (Pemprov) atau legislatif (DPRD Kaltim) yang melambatkan proses," ujar Anugerah, guru PNS Bontang, mewakili pengunjuk rasa.

Fadliansyah mengatakan, pemprov sudah menyerahkan draf anggaran untuk pencairan dana Bosda, TPP, serta insentif kepada DPRD Kaltim.

Halaman
123
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help