Kalteng Kita

Nonjob dari Jabatan, Dagut Gugat Gubernur Kalteng ke PTUN Palangkaraya

dia menggugat merupakan perwakilan dari sebanyak 145 pejabat yang dinonjobkan tidak secara prosedural, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pegawai.

Nonjob dari Jabatan, Dagut Gugat Gubernur Kalteng ke PTUN Palangkaraya
tribunkalteng.com/fathurahman
Sejumlah ASN Pemprov Kalteng yang dinonjobkan, mendatangi Kabtor PTUN Palangkaraya, saat Dagut melakukan gugatan. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran, Selasa (18/4/2017) secara resmi dilaporkan oleh Dagut H Djunas, salah satu dari sebanyak 145 orang pegawai Pemprov Kalimantan Tengah yang tidak terima dinonjobkan oleh Gubernur Kalteng.

Dagut adalah mantan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Tengah yang saat ini dinonjobkan oleh Gubernur Kalteng melalui Baperjakat Provinsi Kalteng.

Saat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya di Jalan Tjilik Riwut km 5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Dagut didampingi pengacaranya bernama Antonius Kriatianto, dari Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Dagut mengatakan, dia menggugat merupakan perwakilan dari sebanyak 145 pejabat yang dinonjobkan tidak secara prosedural, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pegawai.

"Hari ini, saya mewakili dari sebanyak 145 orang pejabat dari eselon IV, III, dan II yang diperlakukan tidak sesuai ketentuan, atas kebijakan Gubernur Kalteng bersama pejabat lainnya.Ada tiga orang yang digugat yakni Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, Pj Sekdaprovinsi, Sahrin Daulai dan Kepala BKPP Pemprov Kalteng, H Nurul Eddy.

Sidang perdana gugatan ASN yang merasa dirugikan oleh kebijakan Pemprov Kalteng sudah digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Palangkaraya dan akan berlanjut minggu depan.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, menegaskan, pelantikan yang telah dilakukannya tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah dikonsultasikan bersama, KASN dan pihak Kementerian Dalam Negeri.

"Saya hampir setahun menjabat sebagai gubernur dan sudah tahu tentang aturan pelantikan pejabat, apalagi kejadian seperti ini juga pernah terjadi saat awal saya merombak pejabat ASN. Jadi dipersilakan saja jika mereka melakukan gugatan ke Mendagri, KASN atau PTUN." ujarnya.

Penulis: Fathurahman
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help