Kalteng Kita

Kedaulatan Energi Jadi Bahasan Gubernur se-Kalimantan

para gubernur di Pulau Borneo untuk menyuarakannya pada Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan(FKRP2RK), Selasa

Kedaulatan Energi Jadi Bahasan Gubernur se-Kalimantan
Istimewa
Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur Sugianto Sabran, bersama beberapa kepala daerah di Kalimantan pada Musrenbang Regional Kalimantan 2017, Selasa (18/4/2017) di Jakarta. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pembangunan ekonomi dan kedaulatan energi menjadi agenda mendasar seluruh provinsi di Kalimantan.

Tak heran, hal itu pula yang menjadi pokok masalah para gubernur di Pulau Borneo untuk menyuarakannya pada Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan(FKRP2RK), Selasa (18/4/2017).

Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, para kepala daerah sepakat agar ada upaya percepatan pembangunan ekonomi regional Kalimantan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai.

"Musrenbang kali ini diikuti oleh Bappeda Provinsi se-Kalimantan serta perangkat daerah provinsi se-Kalimantan yang membidangi infrastruktur dan energi. Dari Kalimantan Tengah, Gubernur Sugianto Sabran hadir didampingi sejumlah pejabat Pemprov Kalteng, seperti Kepala Bappeda Litbang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kominfo Santik, Plt. Dinas ESDM Kalteng, serta Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Kalteng," ujar Kepala Biro Humas Setda Kalteng Marianitha.

Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Pada kesempatan itu, Mendagri berharap program pembangunan daerah saling bersinergi dengan pusat.

Selain itu, setiap proyek harus direncanakan dengan matang, fokus sesuai dengan fungsi dan perencanaan di APBN.

"Lewat Musrenbang ini merencanakan program kerja baik di tingkat II dan I, kemudian memastikan anggarannya dari mana dan memastikan pelaksanaan itu harus selesai dan melakukan evaluasi," katanya.

Mendagri meminta setiap proyek tidak hanya melibatkan jajaran Gubernur hingga kepala desa, tetapi juga melibatkan TNI, Polri dan masyarakat.

Mendagri juga meminta agar ada keterpaduan sinergi konektifitas antar provinsi di Kalimantan, mulai dari jalan darat, laut dan udara.

“Yang terpenting, ketersediaan data yang akurat dibutuhkan untuk menganggarkan
proyek,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga mengimbau pemerintah daerah agar
memetakan dengan detil wilayah-wilayah yang rawan bencana, merumuskan apa yang menjadi proyek prioritas, dan memperhatikan regulasi, serta memfokuskan program prioritas yang akan dibangun.

"Fokus itu cuma 1, 2 atau paling banyak 3 program karena kalau tidak focus itu ada pendekatan yang tematik, sparsial, holiatik artinya menyeluruh karena perencanaan meliputi semua aspek. Jangan lihat aspek ekonomi saja tapi sosial budayanya juga tematik,” kata Mendagri. (*)

Penulis: Mustain Khaitami
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help