TribunKalteng/

Kabar Kalimantan

Jatam: 136 IUP di Kutai Kartanegara Bermasalah

Masih merujuk data Jatam, menurut Pradarma, terdapat 274 SK IUP yang ditandatangani Rita Widyasari, selama memimpin Kabupaten Kukar.

Jatam: 136 IUP di Kutai Kartanegara Bermasalah
TRIBUN KALTIM/AZHAR SRIYONO
Tambang batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMARINDA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat, terdapat 136 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah baik dari sisi administrasi, keuangan, teknik lingkungan, kewilayahan yang tumpang tindih, di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). 

Selain itu, terdapat 40 IUP yang masuk kawasan Hutan Konservasi (Tahura Bukit Soeharto).

"Jumlah tersebut yang layak untuk dicabut. Tentu saja jumlah ini adalah jumlah sementara dan akan terus bertambah seiring dengan ketentuan Permen ESDM No.43 tahun 2015 serta edaran Menteri ESDM no: 928 /30/MEM.B/2017 Tgl 25 januari 2017," kata Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, Kamis (13/4/2017).

Masih merujuk data Jatam, menurut Pradarma, terdapat 274 SK IUP yang  ditandatangani Rita Widyasari, selama memimpin Kabupaten Kukar.

Rinciannya, 120 Eksplorasi dan 154 IUP Produksi.

"Kabupaten Kukar adalah daerah yang menerbitkan izin tambang batu bara terbanyak se- Indonesia. Total keseluruhannya yakni 620 rinciannya 452 IUP & 168 KP," ungkap Pradarma.

Pradarma pun mengingatkan, kasus bocah meninggal di lubang eks tambang juga sudah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. 9 dari 26 korban lubang tambang tersebut terjadi di Kukar.

"Presiden sudah mengutus Polhukam dan KSP (Kantor Staf Presiden) ke Kaltim  Februari kemarin. Kami telah mengingatkan pada Polda agar instrumen hukum dalam memproses kasus ini tidak hanya dari pasal 359 KUHP namun juga UU PPLH No.32 Tahun 2009 serta turunannya yakni Permen LH No.04 tahun 2012," tuturnya. (*)
 

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help