TribunKalteng/

Kabar Kalimantan

Kontraktor Mempawah Bertumbangan, Pengusaha Mengadu ke DPRD

Keduanya meminta perwakilan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ini untuk beraudiensi dengan mereka diruang rapat DPRD Mempawah.

Kontraktor Mempawah Bertumbangan, Pengusaha Mengadu ke DPRD
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / DHITA MUTIASARI
Aksi unjuk rasa forum aliansi kontraktor Mempawah melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mempawah, Kamis (6/4/2017). 

TRIBUNKALTENG.COM, MEMPAWAH - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam forum aliansi kontraktor Mempawah melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mempawah, disambut langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mempawah H Rahmad Satria dan ketua Komisi III DPRD Mempawah H Rusli Abdullah, Kamis (6/4/2017)

Keduanya meminta perwakilan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ini untuk beraudiensi dengan mereka diruang rapat DPRD Mempawah.

Disampaikan oleh penasehat hukumnya, HM Husni Thamrin bahwa penyampaian aspirasi sekaligus audiensi forum aliansi kontraktor Mempawah adalah untuk mengklarifikasi terhadap hal yang dianggap 'jarak' antara pengusaha tergabung dalam forum aliansi kontraktor Mempawah ini.

"Kami hanya menyampaikan aspirasi ini untuk bertabayun terhadap dugaan yang ada selama ini, maka hasil ini kami minta disampaikan ke instansi terkait, "ujarnya.

Sebagai gambaran, ia mengatakan jika sebelumnya anggota yang tergabung dalam Gapensi Mempawah sebelum kepemimpinan bupati saat ini bisa mencapai 400-600an anggota, namun saat ini hanya mencapai dibawah 180 anggota.

"Ini sangat miris kami melihatnya, bahkan saat ini kami memakai baju hitam tanda berkabung, berkabungnya ini menunjukkan mati surinya pengusaha-pengusaha lokal ini, padahal perusahaan-perusahaan ini dituntut untuk membayar pajak, atau membayar iuran anggota segala macam,"jelasnya.

Namun dikatakan mereka tidak memiliki kursi di APBD Mempawah. "Kami berharap kepada ketua dan anggota dewan dapat mengalokasikan dalam anggaran-anggaran bagi pengusaha di  Mempawah,"ujarnya.

Ia mengatakan hak dewan adalah hak menganggarkan, namun perusahaan luar malah dengan mudahnya masuk dan pengusaha lokal hilang. Kemudian dikatakannya, sasarannya dalam aksi ini adalah DPRD karena dipahami sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat.

"Untuk hasil pertemuan ini, kami akan kita sampaikan kepada peserta aksi," ujarnya.

Bahkan mereka akan melanjutkan aksi ke kantor eksekutif. Ini dikatakannya bahwa semua kemakmuran dinikmati bagi semua elemen masyarakat tanpa terkecuali elemen pengusaha kontraktor ini.

Halaman
12
Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help