TribunKalteng/

Kabar Kalimantan

Pungli TPK Palaran, Ketua PDIB Masuk DPO

Dua orang tersangka lainnya, Sekretaris Komura berinisal DWH dan Manajer Lapangan PDIP NO alias EL, telah diamankan penyidik Bareskrim Mabes Polri dan

Pungli TPK Palaran, Ketua PDIB Masuk DPO
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP
Aparat Brimobda Detasemen B Samarinda lengkap bersenjata menjaga ketat kantor ormas PDIB di Jalan Danau Toba Nomor 7 Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (2O/3/2017). Penjagaan terkait penggeledahan kantor PDIB diduga terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bareskrim Mabes Polri terhadap kegiatan bongkar muat Terminal Peti Kemas Palaran. 

TRIBUNKALTENG.COM, BALIKPAPAN - Kendati Polri telah menetapkan tiga tersangka kasus praktik pungutan liar (pungli) di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran Samarinda, namun satu tersangka belum dapat diamankan penyidik.

Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) berinisal HS masih bebas berkeliaran.

Dua orang tersangka lainnya, Sekretaris Komura berinisal DWH dan Manajer Lapangan PDIP NO alias EL, telah diamankan penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Polda Kaltim.

Keduanya pun telah menjalani serangkaian pemeriksaan, bahkan penyitaan beberapa aset.

"Dua ditahan di Markas Brimob (Samarinda), satunya (HS) masih belum," kata Kabid Humas Polda Kaltim. Kombes Pol Ade Yaya Suryana, Senin (20/3).

Lanjut Ade, saat penyidik ingin melakukan pemanggilan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Jumat (17/3/2017) lalu, yang bersangkutan (HS) tak berada di tempat. Ditengarai HS saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) kepolisian.

"Yang jelas tiga tersangka. Posisi HS belum ditahan karena orangnya belum ada. Dia belum bisa dikatakan melarikan diri atau tidak kooperatif," ungkap Ade Yaya.

Namun ia memastikan bahwa penyidik telah melakukan upaya pemanggilan secara tertulis kepada yang bersangkutan.

"Pasti ada, itu bagian persyaratan admininstrasi penyidikan. Untuk posisinya dimana, kami belum tahu," ujarnya.

"Tapi yang pasti, penyidik melakukan kegiatan pemanggilan merupakan bagian upaya penyidikan yang dilindungi Undang-Undang. Kalau tidak dilindungi itu bagian dari pelanggaran HAM," sambungnya.

Saat ditanya nasib Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang yang sempat diperiksa sebanyak dua kali oleh penyidik, Ade enggan berkomentar banyak.

"Saat ini yang bersangkutan diperiksa terkait dengan soal SK yang diterbitkan. Apakah dari SK bisa menjadi salah satu unsur perbuatan pidana, kita belum tahu. Masih harus dikaji berdasarkan alat bukti lainnya," bebernya.

Sejauh ini kepolisian masih mempelajari berbagai alat bukti yang ada.

"Yang jelas SK bagian dari legalitas terhadap kegiatan operasi yang dilakukan PDIB," tuturnya.
(Tribunkaltim.co/Muhammad Fachri Ramadhani)

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help