TribunKalteng/

Kalteng Kita

Ternyata Ini yang Bikin Konflik Tapal Batas Kalteng-Kaltim Menghangat

Lambannya pemerintah pusat menentukan sikap, rupanya membuat masyarakat di sekitar perbatasan mulai bereaksi.

Ternyata Ini yang Bikin Konflik Tapal Batas Kalteng-Kaltim Menghangat
tribunkalteng.com/faturahman
Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail 

Laporan Wartawan Tribun Kalteng, Mustain Khaitami

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Sempat teredam beberapa tahun, persoalan tapal batas Kalteng-Kaltim di wilayah Kabupaten Barito Utara kembali memanas.

Lambannya pemerintah pusat menentukan sikap, rupanya membuat masyarakat di sekitar perbatasan mulai bereaksi. Antara lain dengan melakukan pendirian bangunan tenda di sekitar kawasan konsesi PT PT Bharinto Ekatama (BEK), perusahaan batubara yang diklaim berada di wilayah Kalteng.

Informasi didapat, setidaknya sudah empat bulan terakhir sejumlah warga melakukan itu karena ingin mempertahankan wilayah. Mereka merupakan warga Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara.

Baca: Wagub Kalteng Pimpin Rapat Sampai Dinihari, Ternyata Ini yang Dibahas

"Dalam waktu dekat, gubernur akan melayangkan surat kepada Mendagri terkait masalah ini," ujar Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail kepada Tribunkalteng.com, Jumat (17/3/2017).

Sebelumnya pada 2014, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang saat melakukan pemeriksaan lapangan, secara langsung telah memerintahkan kepada Bupati Barito Utara Nadalsyah untuk segera menghentikan aktivitas PT BEK.

Itu setelah dalam pengecekan data dan SK Menhut nomor 529/2012, aktivitas yang dilakukan ternyata berada dalam wilayah Kalteng.

Padahal sesuai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki PT BEK, di lahan sekitar 22 ribu hektare berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan Menteri Kehutanan pada tahun 2010 dan 2013.

Faktanya, 17 ribu hektare yang digarap masuk dalam kawasan hutan Kalteng dan hanya 4 ribu hektare berada di Kaltim.

Mengapa daerah ini jadi rebutan?

Wakil Gubernur juga Ketua Tim Penegasan Batas Daerah Kalteng, menyatakan hal itu sebagai upaya mereka untuk mempertahankan wilayah yang seharusnya diakui bersama oleh Kaltim dan pemerintah pusat.

Salah satunya terkait potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di daerah sengketa.

"Sampai sekarang, ada sekitar Rp 300 miliar dana royalti hasil tambang yang tidak bisa dimanfaatkan karena terjadinya sengketa ini. Itu pula yang seharusnya segera diputuskan oleh pemerintah pusat melalui permendagri," timpal Habib Said Ismail. (*)

Penulis: Mustain Khaitami
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help